Kita telah belajar menilai sebuah keputusan dari sumbernya: apakah ia diadopsi oleh mayoritas? diambil oleh otoritas yang berwenang? Pertanyaan-pertanyaan itu berguna, tetapi melewatkan inti persoalan. Sebuah keputusan tidak baik karena ia mengumpulkan suara terbanyak, dan tidak pula karena ia datang dari atas. Ia baik ketika ia benar-benar memperhitungkan apa yang dipertaruhkan. Itulah pergeseran yang ditawarkan Sageokrasi: melandaskan legitimasi bukan pada jumlah, melainkan pada mutu pemahaman.
Apa yang sedang dibicarakan
Sageokrasi — secara harfiah « pemerintahan oleh kebijaksanaan » — tidak memaksudkan dengan itu suatu keunggulan moral ataupun sebuah gelar. Kebijaksanaan di sini didefinisikan secara sederhana: kemampuan melihat apa yang saling terhubung. Menata kehidupan bersama berdasarkan kesadaran akan keterhubungan itu, tanggung jawab yang diperluas yang lahir darinya, dan penghormatan terhadap keseimbangan yang membuat kehidupan menjadi mungkin: itulah usulannya. Bukan sebuah sistem tertutup, melainkan sebuah arah.
Ini bukan demokrasi yang « diperbaiki »
Pembedaan ini penting. Demokrasi melandaskan legitimasi pada jumlah; Sageokrasi melandaskannya pada pemahaman. Keduanya dapat berdampingan — dan justru melalui jalur-jalur demokratis yang sudah ada, arah seperti itu suatu hari dapat diakui. Namun prinsipnya berbeda.
Apakah ini realistis? Sejumlah pengalaman memberi gambarannya
Beberapa mekanisme, yang sudah dijalankan di negara-negara demokrasi yang kokoh, memberi gambaran tentangnya. Di Irlandia, untuk topik-topik yang dianggap terlalu peka oleh kalangan politik, majelis warga yang dipilih melalui undian — diberi informasi oleh para ahli, dihadapkan pada pendapat-pendapat yang bertentangan — merumuskan rekomendasi yang jelas, yang kemudian diadopsi melalui referendum. Di Prancis, Konvensi Warga untuk Iklim menempuh cara yang sama. Yang berlangsung di sana bukanlah pemungutan suara, melainkan musyawarah: meluangkan waktu untuk memahami sebelum memutuskan. Pada skala sebuah kota, anggaran partisipatif, dari Porto Alegre hingga Paris, menunjukkan hal yang sama: setelah diberi informasi dan tanggung jawab, para warga mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh.
Apa yang diperlihatkannya
Mekanisme-mekanisme ini bukanlah « Sageokrasi ». Tetapi mereka menunjukkan satu hal: ketika syarat-syarat bagi suatu pemahaman bersama dipenuhi, keputusan-keputusan yang lebih adil pun muncul — bukan melalui kompromi yang dipaksakan, melainkan karena posisi-posisi awal menyesuaikan diri seiring kita melihat situasi dengan lebih jernih. Naskah pendiri menamai hal ini syntoni: saat ketika unsur-unsur yang tampak berlawanan berhenti berlawanan, karena akhirnya kita melihatnya sebagai bagian dari satu keseluruhan yang sama.
Sageokrasi tidak meminta manusia untuk mengubah kodratnya. Ia mengusulkan untuk mengubah kerangkanya: memutuskan berdasarkan situasi alih-alih dari sebuah posisi. Ini bukan utopia yang harus dicapai, melainkan suatu kemungkinan yang harus diakui — dan, sebagaimana disiratkan oleh pengalaman-pengalaman ini, ia sama sekali tidak mustahil.